SOSIALISASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI MELALUI ERDKK Th. 2022

 

SOSIALISASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI  MELALUI ERDKK Th. 2022 YANG TERINTEGERASI DENGAN DATA SIMLUHTAN

 

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menggelar acara sosialisasi Penginputan Data e-RDKK 2022 yang terintegerasi dengan simluhtan pada hari Rabu 9 Juni 2021 di Gor Kendil Saksi Desa Bendiljati Kulon. sosialisasi ini dilakukan untuk masa persiapan alokasi dan distribusi pupuk subsidi tahun 2022, kegiatan ini  diikuti jajaran distributor, kios pengecer pupuk bersubsidi ,kelompok tani  sekecamatan sumbergempol yang mengajukan erdkk 2021 dan penyuluh pertanian BPP Sumbergempol. 

            Dalam sambutannya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung yang diwakili dari bapak Oky Triwidodo selaku Kasi Pupuk Dinas Pertanian Tulungagung mengatakan Sosialisasi ini dimaksudkan agar alokasi pupuk subsidi untuk petani sesuai kebutuhan yang diperlukan, dengan begitu produktivitas pertanian tak terganggu lantaran kuota pupuk subsidi. Pada tahun-tahun sebelumnya, selalu ada saja keluhan data pengajuan pupuk subsidi tak terinput dalam e-RDKK. kita tak ingin untuk alokasi pupuk subsidi tahun depan terjadi lagi. Kita samakan persepsi setiap tahapan mulai dari perencanaan, penyaluran, distribusi, monitoring, verifikasi, validasi dan lainnya. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Salah satu kunci program pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran adalah data di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akurat dan tersedia. Oleh karena itu, kelompok tani memiliki peran penting agar data e-RDKK benar-benar valid, sosialisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan distribusi jenis pupuk yang dimohonkan. Mohon diperhatikan betul sosialisasi ini supaya tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Sosialisasi eRDKK tak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian belaka, tetapi juga bagian dari akuntabilitas. Mencermati sistim input data dimulai dari tingkat Desa lanjut ke Kecamatan kemudian di Kecamatan data kebutuhan pupuk itu dimasukkan ke dalam sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian dan divalidasi dengan nomor induk kependudukan yang kita dapat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Menurut Koordinator BPP Sumbergempol Ibu Titik Sriani , SP. Pemanfaatan usulan dari RDKK ini diperbaiki agar validasi atau presisi data penerima pupuk subisidi ini bisa dipercaya, Di antaranya adalah petani harus tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam sistem simluhtan yang nantinya mengajukan pupuk bersubsidi. Setelah data - data nama petani masuk di kelompok tani dengan menunjukkan KTP, KK, mengisi form penebusan dan memiliki luas lahan maksimal dua hektar per musim tanam (di buktikan dengan SPT Pajak Bumi Bangunan) setelah data terkumpul direkap jadi satu dan diserahkan ke penyuluh pertanian WKPP masing masing. Penyusunan e-RDKK pupuk subsidi tahun 2022 dilakukan selama tiga bulan tepatnya mulai Juni-September. Karena oktober penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Koordinator punyuluh pertanian BPP sumbergempol juga mengharapkan pengelolaan pupuk bersubsidi menjadi perhatian seluruh pihak terkait, terlebih di era digital 4.0 dimana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan berbagai pihak. Intinya adalah penyuluh bersama-sama dengan kelompok tani dari bawah menyusun e-RDKK kebutuhan pupuk subsidi ini yang dilanjutkan ke dinas pertanian Kabupaten Kota terus ke Provinsi kemudian baru ke Kementan, Jika pada tahun tahun sebelumnya pengiunputan rdkk melalui aplikasi erdkk bisa langsung 1 kali tiap masing masing kelompok tani maka pada tahun ini penginputan rdkk 1 persatu tiap masing masing nama petani, dan petani yang akan dimasukkkan datanya juga harus sudah masuk dalam data simluhtan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Penyampaian terakhir dari Koordinator penyuluh pertanian BPP sumbergempol, Kedepannya kita berharap tidak ada lagi pupuk yang salah sasaran, tidak ada lagi kekurangan, karena database penerimanya sudah berbasis NIK, by name by address,  integrasi Simluhtan dan e-RDKK berbasis NIK merupakan kolaborasi pihak-pihak terkait di Kementan, khususnya BPPSDMP melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan  Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin).